Wacana hukuman mati untuk para pelaku korupsi yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia mendapat komentar beragam. Termasuk dari kalangan ahli hukum di Indonesia. Pengamat Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai hukuman mati tidak akan memberikan efek jera terhadap kasus tindak pidana korupsi.

Menurutnya, korupsi masuk dalam kategori kejahatan dari dimensi ekonomi, maka hukumannya juga harus berkaitan dengan dimensi ini. "Lebih baik hukumannya ada efek jera di bidang ekonomi. Istilah kasarnya dimiskinkan lah" kata Fickar dikutip dari YouTube Talk Show tvOne , Jumat (13/12/2019). Fickar memandang pelaku pelaku korupsi lebih takut dengan kemiskinan daripada kematian.

Ia melihat kasus kasus yang telah terjadi sebelumnya. Ada terpidana korupsi yang masih bisa berfoya foya saat di dalam penjara. Baca:

"Di Lapas Sukamiskin misalnya, hasil korupsi bisa menolong dia," kata Fickar. "Karena itu kesimpulan adalah orang takut kemiskinan," lanjutnya. Dirinya mengajak pemerintah untuk belajar ke negara tetangga, Singapura soal menjatuhkan hukuman untuk pejabat korup.

Di Singapura, menurut penuturan Fickar menjatuhi hukuman hanya 6 bulan penjara saja. Namun ada hukuman hukuman dimensi ekonomi sebagai tambahannya. "Seperti tidak boleh punya kartu kredit atau tidak boleh memimpin sebuah perusahaan"

"Ini yang akhirnya membuat susah dirinya," tandas Fickar. Fickar juga menjelaskan sebenarnya sudah ada pasal yang mengatur wacana hukuman mati untuk koruptor, tinggal menunggu ketegasan dari pemerintah. "Aturan hukum mati sudah ada," ujarFickar.

Aturan ini termuat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1) dan (2). Pasal ini berbunyi: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan. Fickar menyayangkan aturan ini hanya menjadi pemberatan saja dalam kondisi tertentu saat terjadi kasus korupsi. Seperti melakukan korupsi saat bencana alam dan kondisi genting lainnya.

"Itu diletakkan dalam pemberatan," kataFickar. Berkaca pada kasus yang telah terjadi, menurutFickar sudah ada contoh kasus korupsi yang dilakukan saat terjadi bencana. "Pada waktunya yang lalu ada korupsi bencana alam," lanjut pria berkacamata itu.

Namun aturan di pasal 2 tersebut tidak digunakan dalam penyelesaian kasus ini. "Itu soal ketegasan," katanya. Fickar menambahkan, hukuman mati masuk dalam hukum postif.

Artinya hukuman mati masih berlaku pada hukuman di kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa. "Selain korupsi dengan pemberatan, ada juga untuk kasus pembunuhan berencana, narkoba dan kasus terorisme yang bisa dihukum mati," terangnya. Fickar melihat hukuman mati untuk para koruptor akan sedikit terganjal dengan konstitusi (UUD NKRI 1945) yang belaku di Indonesia.

"Hukuman mati adalah hak hidup, itu hal yang tidak bisa di non aktifkan dalam keadaan apapun," lanjutFickar. Bagi Fickar dengan penerapan hukuman mati kepada pelaku koruptor tidak langsung bisa menekan perilaku korup. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono mempertanyakan keefektifan dari hukuman mati untuk para koruptor yang tren di dunia.

Dini mencontohkan, di negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) misalnya yang telah menjalankan hukuman mati untuk para pencuri uang rakyat ini. Meskipun tingkat ekesekusi di negara tersebut terbilang tinggi, skor Corruption Perception Index (CPI) antara Indonesia dengan negara RRT tidak beda jauh. "CPI Indonesia dengan China cuma 2 skor, apakah dia hukuman mati efektif?" tanya Dini.

Dini menyimpulkan, banyaknya koruptor dihukum mati tidak serta merta mengurangi tingkat korupsi para pejabat negara. Perempuan kelahiran 1974 ini melanjutkan, jika pemerintah benar benar ingin menerapkan hukuman mati perlu adanya diskusi menyeluruh antara DPR dan presiden lewat proses legislasi (pembentukan landasan hukum). "Harus ada diskusi pastinya, antara DPR dan pemerintah, serta memperhatikan aspirasi dari masyarakat," ungkap Dini.

Dini menyebut penerapan hukuman mati untuk para koruptor tidaklah mudah. Menurutnya, hukuman mati berkaitan langsung dengan hak hidup dan menjadi hak dasar seorang individu yang tidak boleh direnggut secara semena mena. Disinggung soal anggota DPR yang tersandung masalah kasus korupsi, Dini menegaskan tidak akan merusak proses legislasi jika realisasi hukuman mati dilakukan.

"Tapi kan enggak semua tersandung masalah kasus korupsi," bebernya. Dini melihat ada masyarakat Indonesia yang memukul rata, jika satu anggota DPR korup, maka semuanya juga ikut korup. "Kadang kadang masyarakat Indonesia suka sekali menggeneralisasi, hal kecil langsung diberlaku semua," tegas Dini.

Dalam kesempatan itu, Dini juga membantah jika Jokowi tidak memiliki semangat dalam pemberantasan korupsi saat memberikan grasi kepada Annas Maamun. Dini meminta masyarakat untuk melihat lebih dalam pemberian grasi ini lewat data dan bukan lewat perasaan. Menurutnya, pemberian grasi kepada Annas oleh Presiden Jokowi dilakukan atas pertimbangan nilai kemanusiaan.

"Kalau dilihat dari data, berapa kali sih Bapak Presiden ngasih garasi selama menjabat? Baru satu kali" ujar Dini. "Jadi jangan disimpulkan Pak Jokowi tidak pro terhadap gerakan pemberantasan korupsi," lanjutnya.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *