Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mayoritas pelaku tindak pidana korupsi adalah sarjana. Hal itu disampaiakn Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam Anti Corruption Summit 4 secara daring melalui kanal YouTube KPK, Rabu (18/11/2020). “Tingkat pendidikan pelaku 64 persen adalah sarjana,” ujar Nurul Ghufron.

Hal ini menurut dia, sangat disayangkan karena harapannya mereka yang berpendidikan akan memiliki karakter dan integritas sehingga tidak akan berbuat korupsi. Namun faktanya malah sebaliknya, 64 persen pelaku adalah mereka yang berpendidikan. “Ternyata harapannya yang berpendidikan itu berkarakter semakin berintegritas ternyata pelakunya 64 persen adalah sarajana bukan tidak berpendidikan,” jelasnya.

Kejahatan korupsi ini juga terjadi dari Sabang sampai Merauke dan tidak membedakan partai politik serta suku dan agama. Dia juga menjelaskan, pelakunya juga relatif sama yakni swasta, kepala daerah, anggota dewan (DPR), pejabat pusat dan daerah. Kemudian dari 1.032 kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah, 66 persen atau 683 kasus diantaranya adalah suap.

“Suap 683 kasus. Atau sekitar 66 persen adalah kasus suap,” ujar Nurul Ghufron. Kemudian kata dia, terkait pengadaan barang dan jasa sekitar 20 persen atau 206 kasus terjadi sepanjang 2004 hingga Juli 2020. “Data ini bukan hanya akumulasi yang terfokus di area tertentu. Tidak. Ternyata hampir merata, baik di Indonesia bagian timur, barat, tengah, hampir sama. Hampir sama itu fenomenanya,” jelasnya.

Disusul kasus korupsi terkait penyalahgunaan anggaran (48), tindak pidana pencucian uang (36), pengutan (26), perjinan (23) dan merintangi proses KPK (10). KPK menyebut tindak pidana korupsi telah terjadi di 27 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia sepanjang 2004 2020. “Dari 34 provinsi, saat ini sudah 27 Gubernur itu yang kena korupsi. Itu baru Gubernur,” ujar Nurul Ghufron.

Data sebelumnya, KPK mencatat 22 Gubernur terjerat kasus korupsi sepanjang 20014 2018. Adapun kasus korupsi terbanyak terjadi d Jawa Barat dengan 101 kasus, disusul Jawa Timur (85 kasus), Sumatera Utara (64), DKI Jakarta (61) Riau dan Kepualauan Riau (51). Bahkan kata pimpinan KPK ini, ada daerah yang menciptakan hattrick, tiga kali berturut turut kepala daerahnya yang terjerat kasus korupsi.

“Bukan hanya sepak bola yang hattrick, ada yang tertangkap KPK hattrick, artinya berturut turut 3 kepala daerahnya tertangkap KPK,” jelasnya. “Melihat ini berarti tujuan tujuan yang diharapkan supaya jera, ternyata tidak menjerakan. Karena banyak kasus habis masuk KPK, kepala daerahnya turun ke anaknya, kemudian anaknya juga kena. Atau yang kedua, tiga kepala daerah seecara berturut turut kena,” ucapya. KPK juga mencatat pelaku tindak pidana korupsi tebanyak berasal dari pihak swasta sepanjang 2004 2020.

Berdasarkan data KPK, sebanyak 297 pelaku tindak pidana korupsi dari pihak swasta. Kemudian disusul oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan DPRD, dengan 257 orang. “Ternyata yang terbanyak jenis profesi atau jabatannya adalah swasta. Kenapa swasta?“ ujar Nurul Ghufron.

“Karena memang swasta yang memiliki kepentingan kepada penyelenggaraan negara, yang butuh diutamakan, maka yang banyak adalah swasta.Siapa yang ditembak? Bisa anggota Dewan Perwakilan Daerah baik DPR RI, maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota,” jelas Nurul Ghufron. Selanjutnya adalah pejabat pemerintahan dari eselon I, II dan III, dengan 225 orang. “Karena jumlahnya lebih banyak. Kemudian lain lain,” ucapya.

Pada posisi berikutnya, KPK mencatat Walikota dan Bupati yakni berjumlah 119 orang. Disusul Kepala Kementerian dan Lembaga (28), Hakim (22), Gubernur (21), Pengacara (12), Jaksa (10), Komisioner (7), Korporasi (6), Duta Besar (4) dan polisi (2).

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *