john spencer blog
Ternyata biaya menjadi kepala daerah tidaklah murah. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, setidaknya calon wali kota/bupati harus mengantongi minimal Rp65 miliar. "Jadi ini wawancara indepth interview, ada yang ngomong Rp5 sampai Rp10 miliar. Tetapai ada juga yang ngomong kalau mau ideal menang di pilkada itu, bupati/wali kota setidaknya punya uang Rp 65 […]
Rombongan Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin menyambangi Bareskrim Polri untuk menjenguk sejumlah tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang kini ditahan di Rutan Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2020). Diketahui sejumlah petinggi KAMI di antaranya Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan 5 lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait UU Cipta Kerja yang menuai […]
Hal itu dia katakan saat memberikan pembinaan teknis dan administrasi yudisial kepada para hakim militer se Indonesia pada Senin (12/10/2020). Terungkapnya kelompok LGBT di tubuh TNI Polri itu diketahui Burhan saat dirinya diajak pimpinan Mabes TNI Angkatan Darat (AD) berdiskusi mengenai isu LGBT. "Ternyata mereka (pimpinan TNI AD) sampaikan ke saya sudah ada kelompok kelompok […]
Untuk mengantisipasi dampak fenomena La Nina, pemerintah akan mempersiapkan hotel menjadi tempat pengungsian sementara. Hal ini disampaikan Kepala BNPB, Doni Monardo dalam acara peringatan bulan pengurangan resiko bencana, Selasa (13/10/2020). "Solusinya menyiapkan lebih banyak tempat tempat pengungsian atau penampungan sementara, termasuk bekerjasama dengan sejumlah pihak, perhotelan dan mungkin rumah rumah masyarakat yang bisa disewa oleh […]
<div > Siapa sangka sebelum melakukan aksi tolak UU Cipta Kerja, seorang mahasiswa minta restu ke orang tuanya.
RUU Cipta Kerja Omnibus Law disahkan jadi undang undang sempat menuai banyak sorotan. Pasalnya, RUU Cipta Kerja Omnibus Law menuai banyak kontra karena regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja. Hal tersebut yangburuh ramai ramai menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law karena dianggap merugikan. Namun, langkah senyap DPR dan pemerintah dalam memuluskan Omnibus Law Rancangan Undang Undang […]