Pemerintah kembali menyalurkan bantuankepada masyarakat. Bantuantersebut berupaBantuan Sosial Tunai(BST) sebesar Rp 500.000. Rencananya, bantuantersebutdiberikan pada masyarakat terdampak virus corona atau Covid 19.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Sosial Juliari P Batubara. Bantuan tersebut ditargetkan bagi keluarga yang tergolong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Juru Bicara Kemensos Adhy Karyono mengungkapkan bahwa bantuan Rp 500.000 merupakan tambahan satu kali transfer untuk keluarga penerima kartu BNPT.

"Yang BST Rp 500.000 adalah tambahan satu kali transfer untuk keluarga penerima manfaat bansos BPNT yang bukan sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)" ujar Adhy,Selasa (1/9/2020), sebagaimana dikutip dariKompas.com. Adhy menambahkan, pemberian bantuan ini untuk menambah daya beli keluarga miskin. Keluarga penerima BNPT sebelumnya mendapatkan bansos senilai Rp 200.000 dalam bentuk sembako.

Bantuan sembako tersebut dapat diambil di e warung. Kemudian, dalam rangka Covid 19, penerima BNPT mendapatkan bansos BST yang tunai sebesar Rp 500.000. "Kelompok ini biasanya hanya dapat per bulan Rp 200.000 dan tidak dicairkan dalam bentuk tunai, tapi diambil dalam bentuk sembako di e warung," ujar Adhy.

Sedangkan, penerima bansos PKH yang juga penerima BPNTakan menerima beras sebanyak 15 kg yang akan diberikan selama 3 bulan ke depan. Adapun realisasi bansos PKH akan berlaku mulai September 2020. Adhy memaparkan, bansos BST ini memiliki syarat bagi penerima yakni keluarga tersebut telah terdaftar sebagai penerima kartu sembako baik peserta lama maupun masyarakat yang terdampak Covid 19.

Selain itu, ada juga syarat utama bansos Dinas Kemensos (Dinkemensos), seperti PKH. "Syarat utama penerima bansos Dinkemensos seperti PKH yakni kartu sembako pasti terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kecuali BST khusus penanganan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid," kata dia. Menurutnya, jika suatu keluarga belum terdaftar dalam DTKS, sementara saat pandemi Covid 19 muncul keluarga miskin baru yang terus bertambah karena dampak PHK dan masyarakat yang belum punya NIK, maka Pemda bisa mengusulkan keluarga tersebut untuk mendaftar kartu sembako.

Untuk mengecek apakah Anda terdaftar dalam kartu sembako dapat melalui tautan . Dalam aplikasi itu, Anda diminta memilih ID, dan mengisikan nomor ID atau NIK, serta nama ART. Nantinya akan keluar penerima bansos dan apa saja bansos yang diterima.

Sedangkan, jika ingin mengecek keterdaftaran kartu sembako secara langsung dapat mengunjungi Dinsos Kabupaten/Kota mengenai ketersediaan data. Sementara itu, terkait mekanisme pencairan, Adhy menjelaskan, proses administrasi dari penetapan bank pada 16 Agustus 2020. Kemudian, Kemensos menansfrer ke bank penyalur pada 23 Agustus 2020. Adapun masyarakat penerima bansos menerima bantuan BST pada 27 Agustus 2020.

Namun, saat ini belum semua masyarakat mendapatkan bantuan BST. Adhy menambahkan, penyaluran bansos BST diharapkan rampung pada pekan depan. "Diharapkan minggu besok sudah selesai semua," imbuh dia.

Sementara, BST reguler dan kartu sembako akan terus disalurkan tiap bulannya hingga Desember 2020. Selain BST tersebut, pemerintah juga memberikan subsidi gaji bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Pekerja yang mendapatkan subsidi gaji pemerintah ini juga harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Subsidi gaji dari pemerintah telah dicairkan sejak Kamis (27/8/2020). BLT Rp 600 ribu akan diberikan selama empat bulan, namun dicairkan per dua bulan sekali. Sehingga, para pekerja akan menerima uang senilai Rp 1,2 juta tiap bulannya.

Pemerintah mencairkan bantuan ini secara bertahap. Pekerja yang sudah terdaftar dan sesuai kriteria belum semua mendapatkannya. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menyebut akan ada 3 pekerja yang menerima subsidi gaji Rp 600.000 lewat program Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini.

Dalam minggu ini, dijadwakan bantuan akan ditransfer ke 3 juta rekening pekerja. Ia berharap, proses pencairan BLT ini bisa dilakukan lebih cepat. "Minggu ini kami minta 3 juta data pekerja penerima untuk kami proses selanjutnya,

Mudah mudahan tidak hanya 2,5 juta data saja, Tapi menjadi 3 juta data biar mempercepat penyerapan ( pencairan BLT)," terang Ida dikutip dari Antara, Senin (31/8/2020). Total penerimabantuan pemerintah lewat rekeningini berjumlah sekitar 15,7 juta pekerja.

Sementara dalam pencairan di tahap awal pada 27 Agustus lalu baru menyasar 2,5 juta pekerja yang ditransfer lewat 4bank BUMN. Karena pencairannya bertahap, Ida berharap pekerja yang memenuhi kriteria syarat penerimabantuan BPJSbisa bersabar. Pencairan tahappertamaBLT BPJSselesai paling lambat pada akhir September.

"Sejak tanggal 24 Agustus kami menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan yang divalidasi 2,5 juta. Kita awali 2,5 juta ini dan langsung mentransfer teman teman pekerja atau buruh. Selanjutnya, akan ditransfer secara bertahap.

Kami merencanakan minimal 2,5 juta per minggu," kata Ida. PolitisiPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meluruskan informasi yang beredar kalau rekening penerima yang didaftarkan ke BP Jamsostek haruslah bank BUMN atau Himbara. Diungkapkannya, penerimasubsidi gaji BPJS Ketenagakerjaantidak harus mempunyai rekening di bank bank milik pemerintah, tetapi rekening yang masih aktif dibank swastamana pun.

"Bank pemerintah hanya sebagai penyalur bantuan saja, Bantuan subsidi upahselanjutnya ditransfer sesuai dengan nomor rekening pekerja penerima," jelas Ida. Pencairan BLTbantuan pemerintah lewat rekening ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan dengan total sebesar Rp 2,4 juta, dan dicairkan bantuan BPJS dalam dua tahap pencairan masing masing sebesar Rp 1,2 juta.

Sebelumnya, Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja, mengungkapkan bagi pekerja bisa memastikan apakah rekeningnya sudah masuk ke BP Jamsostek dengan bertanya langsung pada pemberi kerja atau HRD perusahaan. "Iya. Dorong HRD untuk report nomor rekening," kata Utoh dikonfirmasi. Menurut Utoh, peserta dapat menanyakan langsung kepada pihak perusahaan atau pemberi kerja apakah telah menyampaikan nomor rekeningnya kepada BP Jamsostek (BLT BPJS).

Karyawan bersangkutan juga bisa meminta perusahaan pemberi kerja, dalam hal ini HRD, untuk meminta informasi tentang status kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan (bantuan BPJS). Artinya, pekerja tak perlu mendaftar langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Selama proses pendataan penerimabantuan Rp 600.000 untuk karyawan swastatersebut, pihak perusahaan harus proaktif menyediakan data peserta BP Jasmsostek yang bisa menerimaBLT BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami masih mendorong pemberi kerja untuk segera menyampaikan nomor rekening sampai 31 Agustus 2020 serta mempercepat penyampaikan data yang sedang dikonfirmasi ulang," jelas Utoh. Artinya, pekerja tak perlu mendaftar langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Selama proses pendataan penerima bantuan Rp 600.000 untuk karyawan swasta tersebut,

Pihak perusahaan harus proaktif menyediakan data peserta BP Jasmsostek yang bisa menerima BLT BPJS Ketenagakerjaan.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *