Militer Israel melakukan serangan udara di Jalur Gaza yang diduduki pada Rabu (16/9/2020) setelah penandatanganan normalisasi hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain di Amerika Serikat (AS). Menurut Wafa, kantor berita resmi Palestina, pesawat tempur Israel menembakkan rudal ke sebuah situs di Beit Lahiya di jalur utara. Serangan tersebut juga menargetkan wilayah di Deir al Balah, kota di Gaza tengah, serta sebagian Khan Younis di Gaza selatan.

Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Mengutip menurut militer, dua orang terluka karena 15 roket yang ditembakkan pada Rabu pagi itu. Hamas, militan yang menduduki Gaza, memperingatkan Israel bahwa Israel harus membayar setiap agresi terhadap rakyatnya dan serangan balasan akan dikirim.

"Kami akan meningkatkan dan memperluas serangan balasan kami," kata militan Hamas dalam sebuah pernyataan. Sebelumnya pada Rabu, tentara Israel dalam pernyataan mengatakan, telah melakukan 10 serangan udara terhadap militan Hamas sebagai tanggapan atas roket yang ditembakkan ke Israel. Roket tersebut ditembakkan pada saat yang sama ketika Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain menandatangani perjanjian di Gedung Putih di Washington untuk normalisasi hubungan diplomatik.

Sementara itu, warga Palestina memandang kesepakatan yang ditengahi AS sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan mereka. Tembakan roket terbaru dari Gaza terjadi setelah sebulan kelompok bersenjata di jalur itu meningkatkan serangan balon pembakar terhadap Israel, yang menanggapi dengan serangan udara malam hari terhadap Hamas. Sejak 2008, Israel telah melancarkan tiga perang di Jalur Gaza.

Israel telah lama mengatakan pihaknya menganggap Hamas bertanggung jawab atas semua kekerasan dari Gaza. Sementara, Hamas mengatakan Israel bertanggung jawab atas kemarahan dan tekanan yang ditimpakan pada penduduk Gaza karena pengepungan yang terus berlanjut. Sejak 2007 Israel telah memberlakukan blokade yang melumpuhkan dua juta penduduk Gaza.

Untuk dicatat, Jalur Gaza memiliki populasi dua juta, lebih dari setengahnya hidup dalam kemiskinan, menurut Bank Dunia. Otoritas Palestina (PA) mengutuk kesepakatan normalisasi Bahrain Israel sebagai pengkhianatan lain oleh negara Arab. Perjanjian itu merupakan "tusukan di belakang perjuangan Palestina dan rakyat Palestina".

Ahmad Majdalani, Menteri Urusan Sosial di PA yang berbasis di Tepi Barat, mengatakan kepada AFP, langkah itu seperti kesepakatan UEA Israel yang diumumkan bulan lalu, Hamas, yang mengontrol Jalur Gaza, mengatakan kesepakatan itu merupakan "agresi" yang menimbulkan "prasangka serius" terhadap perjuangan Palestina. UEA menyambut baik keputusan Bahrain dan Israel untuk menjalin hubungan.

Mereka mengatakan, pihak UEA berharap hal itu akan berdampak positif pada perdamaian dan kerja sama di kawasan dan di seluruh dunia. "Langkah itu merupakan langkah signifikan menuju era keamanan dan kemakmuran (dan) akan memperluas ruang lingkup kerja sama ekonomi, budaya, ilmiah, dan diplomatik," kata kementerian luar negeri UEA dalam sebuah pernyataan. Pada 15 September 2020, UEA secara resmi akan menormalkan hubungan dengan Israel.

Bahrain dan Israel akan menandatangani deklarasi pada hari yang sama. Menyusul perjanjian itu, Iran mengatakan, Bahrain sekarang menjadi mitra untuk 'kejahatan' Israel. "Para penguasa Bahrain mulai sekarang akan menjadi mitra kejahatan rezim Zionis sebagai ancaman konstan terhadap keamanan kawasan dan dunia Islam," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (12/9/2020).

Presiden Mesir Abdel Fattah el Sisi mengatakan dia menghargai "langkah penting" yang telah diambil Israel dan Bahrain dalam menyetujui untuk membangun hubungan diplomatik. Perjanjian itu akan membantu membangun "stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah, dengan cara yang mencapai penyelesaian yang adil dan permanen atas masalah Palestina," kata el Sisi di Twitter. Kementerian Luar Negeri Turki mengecam keras keputusan Bahrain untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Mereka menambahkan itu akan memberikan pukulan baru bagi upaya untuk membela perjuangan Palestina. "Ini selanjutnya akan mendorong Israel untuk melanjutkan praktek tidak sah terhadap Palestina dan upayanya untuk menjadikan pendudukan tanah Palestina permanen," kata pernyataan kementerian itu. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan, langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif di kawasan itu harus datang dari Israel.

Safadi menambahkan bahwa Israel harus menghentikan semua prosedurnya untuk merusak solusi dua negara, dan mengakhiri pendudukan ilegal atas tanah Palestina.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *