Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI untuk Mengatasi Terorisme telah menjadi polemik yang memancing pro kontra baik dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, maupun dari kalangan purnawirawan TNI selama beberapa waktu belakangan ini. Sebagian kelompok yang setuju TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme berpendapat antara lain TNI memiliki kapasitas yang lebih mumpuni dalam penanganan terorisme dengan tingkat kesulitan yang tidak bisa diatasi oleh kepolisian. Sebagian kelompok lain yang tidak setuju TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme berpendapat antara lain TNI berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia jika dilibatkan dalam penindakan terorisme.

Direktur Imparsial Al Araf mengungkapkan, pangkal polemik tersebut ada pada pasal 43 I Undang Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menurut Al Araf pelibatan TNI dalam penanganan terorisme tidak seharusnya diatur oleh Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam pasal 43 I ayat (3) yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden." Namun menurutnya pelibatan TNI dalam penanganan terorisme seharusnya mengacu pada Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya pada pasal 7 ayat (2) poin b yang pada pokoknya mengatur tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) antara lain mengatasi aksi terorisme dan selanjutnya diatur dalam pasal 7 ayat (3) Undang Undang tersebut yang berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara (pemerintah dan DPR)."

"Sebenarnya perdebatan dan polemik ini tidak akan terjadi kalau misalkan pemerintah dan DPR merumuskan pasal 43 I itu dengan benar. Yakni harusnya pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dalam Operasi Selain Perang harusnya mengacu pada Undang Undang TNI 34 tahun 2004 bukan diturunkan dalam Peraturan Presiden," kata Al Araf dalam diskusi daring yang digelar Imparsial pada Rabu (15/7/2020). Diberitakan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah tengah mempercepat penyelesaian draft Peraturan Presiden terkait pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Mahfud mengatakan saat ini pemerintah tengah melakukan penyerasian dalam beberapa hal terkait agar dapat diselesaikan secepatnya.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat melakukan kunjungan kerja ke Mako Kopassus, Jakarta pada Rabu (8/7/2020). "Itu sekarang sedang disiapkan. Kita harus membuat itu, mudah mudahan dalam waktu tidak lama bisa selesai. Sekarang sedang dipelototi untuk diselesaikan secepatnya, karena draftnya sudah ada, tinggal penyerasian beberapa hal agar semua berjalan baik,” kata Mahfud dalam keterangan resmi Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI di laman resmi Kemenko Polhukam RI,polkam.go.idpada Rabu (8/7/2020). Terkait keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, Mahfud mengatakan hal tersebut adalah amanat undang undang yang disebutkan bahwa TNI dilibatkan di dalam penanganan aksi terrorisme dan itu diatur dengan suatu peraturan presiden.

Oleh sebab itu, karena itu saat ini pemerintah tengah mengolahnya agar menjadi proporsional. "Karena dulu memang pikirannya terorisme itu adalah lebih ditekankan sebagai tindak pidana. Tindak Pidana itu artinya hukum maka namanya Undang Undang Tindak Pidana Terorisme. Tetapi ternyata, tindak pidana saja tidak cukup karena ada hal hal tertentu, dimana TNI harus terlibat di dalam skala tertentu, dalam jenis kesulitan tertentu, dalam situasi tertentu, dan dalam objek tertentu," kata Mahfud.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *