Pegawai Negeri Sipil / PNS atau istilahnya sekarang Aparatur Sipil Negara / ASN berstatus honorer atau kontrak akan dihapuskan secara nasional. Inilah detil kebijakannya dan alasan penghapusannya. KomisiIIDPRRI,KementerianPAN RB, danBadanKepegawaianNegara(BKN)sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis jenis pegawai seperti tenaga honorer. Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Wakil KetuaKomisiIIDPRRIArif Wibowo mengatakan bahwa perlu dipastikan tidak adanya lagi pegawai pegawai yang jenisnya di luar undang undang. "Sementara, saat ini masih ada bahkan di daerah daerah masih mengangkat pegawai pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa kita tidak tahu," kata Arif dalam sidang tersebut. Ia mengungkapkan kondisi lain dimana para pegawai tersebut dibayar dari anggaran yang kategorinya masuk ke dalam barang dan jasa, bukan kategori SDM.

"Ini kan tidak compatible dengan UU yang berlaku," tuturnya lagi. Di dalam rapat tersebut, pihak KemenpanRB juga mengungkapkan masih banyaknya pegawai yang berstatus non ASN. "Untuk tenaga kesehatan, pendidikan dan penyuluhan yg non ASN, pemerintah sudah setuju akan masuk ke skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena usia mereka sudah di atas 35 tahun, kami akan segera menyusun ini," ungkap pihak KemenpanRB.

Menurut KemenpanRB, skema tersebut ditujukan khususnya bagi yang bekerja di lembaga non struktural. "Kami akan segera menyusun skema ini agar mereka diangkat menjadi pegawai ASN supaya gaji dan status mereka bisa terjamin," tuturnya. Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi Demokrat M. Muraz menyoroti tes CPNS yang memiliki dua sisi.

"Tes CPNS memang menggembirakan di satu sisi, tetapi di sisi lain menyebabkan kecemburuan di pihak honorer termasuk K 2, dan yang di pedalaman, harus ada jalan keluar untuk mereka," ungkap Muraz. Ia menyarankan pengangkatan pihak honorer menjadi PNS. "Minimal honor mereka jelas, ini adalah alternatif jika memberatkan APBN," ungkapnya lagi.

Menurut anggota Fraksi PDI P, Endro, Pemerintah Daerah tidak masalah untuk menggaji P3K dari APBD. Namun, Pemda bingung untuk menetapkan besaran APBD untuk gaji P3K. "Payung hukum ini perlu secepatnya supaya mereka tidak honorer lagi," kata Endro.

Sementara, anggota Fraksi PAN, Mitra F, mengungkapkan bahwa sinkronisasi kebutuhan daerah dengan kuota tenaga PNS yang ditentukan menjadi kendala. "Ini kendala daerah karena kekurangan tenaga PNS sehingga yang bekerja jadinya tenaga honorer. Saya sepakat penting untuk memperhatikan pegawai K 2, upgrade status honorer menjadi PNS," katanya lagi.

Berdasarkan rapat tersebut,KomisiIIDPRRI,KementerianPAN RBdan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK. Keputusan ini didasarkan pada aturan dalam pasal 6 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

"Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya," jelas kesimpulan rapat. Sebuah surat berisi pengangkatantenaga honorermenjadi PNS tersebar dimedia sosial. Salah satu warganet mengonfirmasi adanya kabar ini melalui akun resmi Twitter Badan Kepegawaian Negara (BKN), @BKNgoid, seperti berikut.

"Ini bener ga sih min @BKNgoid mohon tanggapannya takutnya hoax," tulis akun tersebut. Surat tersebut menyebutkan bahwa seluruh tenaga honorer, baik guru, administrasi, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh diangkat menjadi PNS tanpa mengikuti tes. Kuotanya, didasarkan pada kekosongan daerah masing masing.

Surat ini seolah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Berikut bunyi lengkap surat tersebut: PENGUMUMAN

NOMORBL:B/017/M.SM.01/2020 INFORMASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020 DILINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH As.Alkm.Wr.wbt Berdasarkan keputusan Rapat kementerian Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Memberitahukan kepada Seluruhtenaga HonorerGuru, Administrasi, tenaga kesehatan dan tenaga Penyuluh. diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi Pns tanpa mengikuti tes. Berdasarkan kuota kekosongan di Daerahnya Masing Masing Dan Memenuhi Persyrtan yang telah Di tentukan. Lebih jelasnya Silahkan Konpirmasi Langsung Direktur Pengadaan Dan kepangkatan PNS BKN PUSAT JAKARTA Drs MUH.IQBAL No Wa: 0819 5338 8478 HARI/TANGGAL:Senin.13 Januari 2020 WAKTU:09.00 WUB Tempat:Ruang Rapat komisi 1 RI senayan Jakarta Pusat Gedung Nusantara DPR RI Acara:Pengangkatan tenaga Honorer Berdasarkan kuotanya

Sehubungan Dengan Penyampaian ini. kami Harapkan semua tenaga Honorer Guru.administrasi tenaga kesehatan diangkat menjadi Pns. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemenpan RB Andi Rahadian menegaskan, surat itu palsu. "Dilihat dari tampilannya jelas palsu," kata Andi saat dihubungi Kompas.com , Jumat (17/1/2020).

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas BKN Paryono juga menyampaikan hal senada. Menurut dia, tahapan rekrutmen CPNS tahun ini masih menunggu jadwal pelaksanaan SKD. "Sekarang tahapannya sedang menunggu jadwal (waktu dan tempat) pelaksanaan SKD yang diumumkan oleh instansi," kata dia.

Paryono mengimbau peserta yang lolos seleksi administrasi untuk mencetak kartu peserta tes. Panitia seleksi nasional (Panselnas) CPNS telah mewanti wanti kepada masyarakat untuk waspada terhadap segala informasi yang berkaitan dengan rekrutmen CPNS Tahun Anggaran 2019. Sebelumnya juga telah ditegaskan bahwa peserta yang lolos merupakan prestasi masing masing, dan tidak ada pihak manapun yang dapat membantu kelolosan. (Mela Arnani/ Kompas.com)

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *