Budayawan senior Indonesia, Sujiwo Tejo, turut memberikan penilaiannya terkait kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya beberapa waktu lalu. Hal tersebut Sujiwo Tejo sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia Lawyers Club bertajuk Presiden Marah: Menteri Mana Direshuffle? edisi Selasa, 30 Juni 2020. Meskipun tidak bisa menilai kemarahan Jokowi kepada para menterinya serius atau tidak, Sujiwo Tejo tetap memberikan cara untuk mengetahui hal tersebut.

"Saya tidak bisa menilai Bapak Jokowi akting atau nggak , walaupun saya guru akting dan pekerjaan saya akting." "Serius atau nggak Bapak Jokowi marah adalah dilihat dari pekerjaan kementerian semakin baik dari beberapa waktu ke depan." "Kalau ada reshuffle berarti kemarahan pada tanggal 18 Juni kemarin adalah kemarahan yang serius," ucapnya dikutip dari channel YouTube tvOne, Jumat (3/7/2020).

Pria kelahiran 31 Agustus 1962 ini dalam kesempatan tersebut juga memberikan pandangannya etis atau tidaknya kemarahan Jokowi. Menurut pengalamannya masa lalu, merupakan tindakan yang tidak etis saat ada seorang pimpinan memarahi bawahannya di depan publik. "Etiskah presiden marah di depan anak buah dan di publish ?"

"Zaman saya masih kecil tidak etis, memarahi anak buah di depan publik itu tidak etis," tegasnya. Namun, Sujiwo Tejo memberikan catatan penting soal ini. Menurutnya zaman telah berganti, termasuk standar penilaian yang ada di tengah tengah masyarakat.

"Tapi kita tidak fair sementara nilai nilai sudah berubah," tandasnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan akan melakukan reshuffle alias perombakan kabinet. Bahkan Kepala Negara tak segan untuk membubarkan lembaga negara.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memarahi para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/2020). Pernyataan Jokowi ini dilandasi setelah tidak adanya progres signifikan dari kinerja para menteri terkait penanganan Covid 19. "Saya membuka entah langkah politik, entah kepemerintahan, akan saya buka," kata Jokowi dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Sempat ada jeda sejenak dari mantan Wali Kota Solo itu sebelum melanjutkan pernyataannya. "Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara." "Bisa saja membubarkan lembaga negara, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana mana saya," ucap Presiden.

Langkah lain yang dapat dilakukan Presiden di antaranya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) yang lebih penting dan diperlukan. Jokowi kembali menegaskan, jika tidak ada perubahan signifikan dari para menteri, ia akan melakukan tindakan yang luar biasa. "Bapak/ibu tidak merasakan itu, sudah, artinya tindakan tindakan yang extraordinary keras, akan saya lakukan," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta agar para menteri bekerja lebih keras dan cepat di tengah pandemi Covid 19. Diketahui, Jokowi merasa jengkel karena tidak ada progres yang signifikan dari kinerja para menteri terkait penanganan Covid 19. "Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progress yang signifikan, enggak ada," ujar Jokowi.

Dalam rapat tersebut, Jokowi seakan tak sanggup menutupi rasa kecewa pada para pembantunya. Bahkan nada bicara Jokowi beberapa kali sempat meninggi. "Saya lihat, kita ini yang seperti biasa biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis," kata dia.

Kepala Negara juga menyinggung suasana krisis yang terjadi di Indonesia selama tiga bulan terakhir bahkan tiga bulan ke depan gara gara pandemi Covid 19. Jokowi mengatakan, semua pimpinan lembaga negara bertanggung jawab terhadap nasib 267 juta penduduk Indonesia. Ia meminta agar ke 34 menterinya memiliki perasaan dan pengorbanan yang sama di tengah pandemi Covid 19.

"Tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama. Ada sense of crisis yang sama," ujar Jokowi. Apalagi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi minus 6 hingga 7,6 persen. Sementara menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi dunia bisa minus hingga 5 persen.

Dengan hal tersebut, seharusnya para menteri tidak menganggap kondisi ini biasa biasa saja bahkan normal. Sayangnya, yang dilihat Jokowi, sejumlah menteri masih menganggap ini adalah hal normal. Mantan Wali Kota Solo itu juga menyinggung kerja para menterinya yang menurutnya, masih biasa biasa saja.

Lha kalau saya lihat, bapak, ibu, dan saudara saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa biasa saja," kata dia. Menurut Jokowi, saat ini dibutuhkan kinerja yang ekstra luar biasa, termasuk dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. "Jangan kebijakan yang biasa biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa apaan ini?" ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta para menteri tidak memakai hal standar pada suasana krisis seperti sekarang ini sebab, manajemen krisis sudah berbeda. Bahkan Jokowi tak sungkan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) dan Peraturan Presiden (Perpres) apabila dibutuhkan dalam situasi saat ini. Masih dari pidatonya, Jokowi juga mengingatkan terkait program belanja di kementerian.

Menurut Jokowi, laporan belanja di kementerian masih biasa biasa saja. "Segera keluarkan belanja itu secepat cepatnya, karena uang beredar semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik," kata dia. Jika masih ada hambatan, lanjut Jokowi, para menteri bisa mengeluarkan peraturan menteri (Permen) bahkan bila perlu Perpres.

Hal ini dilakukan demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di rapat itu, Jokowi mencontohkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mendapat anggaran senilai Rp 75 triliun. Dari jumlah itu, yang baru terserap hanya 1,53 persen.

Jokowi meminta agar anggaran tersebut segera dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran. "Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, tenaga medis, segara keluarkan. Belanja belanja untuk peralatan, segera keluarkan," kata Jokowi. Termasuk soal bantuan sosial (bansos) yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.

Bila ada masalah, para menteri terkait dapat melakukan tindakan lapangan. "Meskipun sudah lumayan, tapi ini baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100 persen," ujar Jokowi. Pun di bidang ekonomi.

Jokowi meminta, stimulus ekonomi dapat masuk ke usaha kecil, mikro, menengah, perbankan, manufaktur, industri hingga padat karya. "Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu, nggak ada artinya," kata Jokowi. "Beri prioritas pada mereka. Jangan sudah PHK gede gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita hanya gara gara urusan peraturan."

Bahkan Jokowi berani mempertaruhkan reputasi politiknya asal demi bangsa dan negara. Selengkapnya, simak pidato Jokowi saat membuka saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *